Saham Pilihan Ku : Saham Syariah: Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Saturday, May 29, 2010

Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

January 13th, 2010

Berikut ini adalah 75 fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Anda bisa mendownload fatwa tertentu saja dalam bentuk file PDF atau mendownload keseluruhan fatwa dalam bentuk file ZIP (10MB). Download file zip fatwa DSN MUI.

Fatwa tentang Asuransi Syariah

* Fatwa No. 21: Pedoman Umum Asuransi Syariah
* Fatwa No. 39: Asuransi Haji
* Fatwa No. 51: Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
* Fatwa No. 52: Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
* Fatwa No. 53: Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah

Fatwa tentang Obligasi Syariah

* Fatwa No. 32: Obligasi Syariah
* Fatwa No. 33: Obligasi Syariah Mudharabah
* Fatwa No. 41: Obligasi Syariah Ijarah
* Fatwa No. 59: Obligasi Syariah Mudharabah Konversi

Fatwa tentang Murabahah

* Fatwa No. 4: Murabahah
* Fatwa No. 13: Uang Muka Murabahah
* Fatwa No. 16: Diskon dalam Murabahah
* Fatwa No. 23: Potongan Pelunasan dalam Murabahah
* Fatwa No. 46: Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi Al-Murabahah)
* Fatwa No. 47: Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
* Fatwa No. 48: Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
* Fatwa No. 49: Konversi Akad Murabahah

Fatwa tentang Ekspor / Impor

* Fatwa No. 34: Letter of Credit (L/C) Impor Syariah
* Fatwa No. 35: Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah
* Fatwa No. 57: Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
* Fatwa No. 60: Penyelesaian Piutang dalam Ekspor
* Fatwa No. 61: Penyelesaian Utang dalam Impor

Fatwa tentang Mudharabah

* Fatwa No. 7: Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
* Fatwa No. 38: Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA)
* Fatwa No. 50: Akad Mudharabah Musytarakah

Fatwa tentang Pasar Modal Syariah

* Fatwa No. 20: Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah
* Fatwa No. 40: Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal
* Fatwa No. 65: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
* Fatwa No. 66: Waran Syariah

Fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia

* Fatwa No. 36: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
* Fatwa No. 63: Sertifikat Bank Indonesia Syariah
* Fatwa No. 64: Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju’alah

Fatwa tentang Gadai

* Fatwa No. 25: Rahn
* Fatwa No. 26: Rahn Emas
* Fatwa No. 68: Rahn Tasjily

Fatwa tentang Surat Berharga Negara

* Fatwa No. 69: Surat Berharga Syariah Negara
* Fatwa No. 70: Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
* Fatwa No. 72: Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back

Fatwa tentang Produk Simpanan

* Fatwa No. 1: Giro
* Fatwa No. 2: Tabungan
* Fatwa No. 3: Deposito
* Fatwa No. 24: Safe Deposit Box

Fatwa tentang Multi Level Marketing

* Fatwa No. 75: Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

Fatwa tentang Card

* Fatwa No. 42 : Syariah Charge Card
* Fatwa No. 54 : Syariah Card

Fatwa tentang Musyarakah

* Fatwa No. 8 : Pembiayaan Musyarakah
* Fatwa No. 55 : Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah
* Fatwa No. 73: Musyarakah Mutanaqisah

Fatwa tentang Pasar Uang

* Fatwa No. 28: Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)
* Fatwa No. 37: Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa tentang Jual Beli

* Fatwa No. 5: Jual Beli Salam
* Fatwa No. 6: Jual Beli Istishna’
* Fatwa No. 22: Jual Beli Ishtisna’ Parallel

Fatwa tentang Ijarah

* Fatwa No. 9: Pembiayaan Ijarah
* Fatwa No. 27: Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik
* Fatwa No. 56: Ketentuan Review Ujrah pada LKS

Fatwa tentang Hawalah

* Fatwa No. 12: Hawalah
* Fatwa No. 58: Hawalah bil Ujrah

Fatwa tentang Hasil Usaha dalam LKS

* Fatwa No. 14: Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
* Fatwa No. 15: Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS

Fatwa tentang Pembiayaan

* Fatwa No. 29: Pembiayaan Pengurusan Haji LKS
* Fatwa No. 30: Pembiayaan Rekening Koran Syariah
* Fatwa No. 44: Pembiayaan Multi Jasa
* Fatwa No. 45: Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah)

Fatwa tentang Hutang dan Piutang

* Fatwa No. 19: Qardh
* Fatwa No. 17: Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran
* Fatwa No. 31: Pengalihan Hutang
* Fatwa No. 67: Anjak Piutang Syariah

Fatwa tentang Penjaminan

* Fatwa No. 11: Kafalah
* Fatwa No. 74: Penjaminan Syariah

Fatwa Lain-Lain

* Fatwa No. 10: Wakalah
* Fatwa No. 18: Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
* Fatwa No. 43: Ganti Rugi (Ta’widh)
* Fatwa No. 62: Akad Ju’alah
* Fatwa No. 71: Sale and Lease Back

Sumber: http://www.halalguide.info/

Semoga bermanfaat.
Eco Syariah Share

No comments:

14 Jenis Tindakan di Pasar Reguler Bursa Efek Yang Tidak Sesuai Syariah

1) front running,

2) misleading information,

3) wash sale,

4) pre-arrange trade,

5) pump and dump,

6) hype and dump,

7) creating fake demand/supply

8) pooling of interest,

9) cornering,

10) marking at the close,

11) alternate trade

12) insider trading,

13) short selling

14) margin trading

Selengkapnya :

FATWA DSN-MUI - NO: 80/DSN-MUI/III/2011

Tentang

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MEKANISME

PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI PASAR REGULER

BURSA EFEK

Ketentuan Khusus nomor 3

Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman, taghrir, ghisysy, tanajusy/najsy, ihtikar, bai’ al-ma’dum, talaqqi al-rukban, ghabn, riba dan tadlis. Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi:

a. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Tadlis antara lain:

1) Front Running yaitu tindakan Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar, tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian.

2) Misleading information (Informasi Menyesatkan), yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.

b. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Taghrir antara lain:

1) Wash sale (Perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan) yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya (beneficiary of ownership) atas transaksi saham tersebut. Tujuannya untuk membentuk harga naik, turun atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar. Selain itu juga untuk memberi kesan bahwa Efek tersebut aktif diperdagangkan.

2) Pre-arrange trade yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya. Tujuannya untuk membentuk harga (naik, turun atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa.

c. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Najsy antara lain:

1) Pump and Dump, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek diawali oleh pergerakan harga uptrend, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.

2) Hype and Dump, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, misleading dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Pola transaksi tersebut mirip dengan pola transaksi pump and dump, yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.

3) Creating fake demand/supply (Permintaan/Penawaran Palsu), yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai best price maka order tersebut di-delete atau diamond (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand/supply yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.

d. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Ikhtikar antara lain:

1) Pooling interest, yaitu aktivitas transaksi atas suatu Efek yang terkesan liquid, baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok Anggota Bursa Efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). Selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan/atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan benchmark.

2) Cornering, yaitu pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan supply semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan short selling. Kemudian ada upaya pembelian yang dilakukan pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku short sell mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal.

e. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Ghisysy antara lain:

1) Marking at the close (pembentukan harga penutupan), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan, baik menyebabkan harga ditutup meningkat, menurun ataupun tetap dibandingkan harga penutupan sebelumnya.

2) Alternate trade, yaitu transaksi dari sekelompok Anggota Bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. Adapun harga yang diakibatkannya dapat tetap, naik atau turun. Tujuannya untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan.

f. Tindakan yang termasuk dalam kategori Ghabn Fahisy, antara lain: Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam), yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.

g. Tindakan yang termasuk dalam kategori Bai’ al-ma’dum, antara lain: Short Selling (bai’ al-maksyuf/jual kosong), yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun.

h. Tindakan yang termasuk dalam kategori riba, antara lain: Margin Trading (Transaksi dengan Pembiayaan), yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (riba) atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek;

Fatwa DSN 40/DSN-MUI/X/2003
Pasar Modal & Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan :

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.
Shariah Compliance Officer (SCO) adalah Pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
Pernyataan Kesesuaian Syariah adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa Efek tersebut sudah sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL
Pasal 2
Pasar Modal

Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.
Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.

BAB III
EMITEN YANG MENERBITKAN EFEK SYARIAH
Pasal 3
Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik

Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
- perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
- lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
- produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
- produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;
Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.
Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer.
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.

BAB IV
KRITERIA DAN JENIS EFEK SYARIAH
Pasal 4
Jenis Efek Syariah

Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah.

BAB V
TRANSAKSI EFEK
Pasal 5
Transaksi yang Dilarang

Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman.
Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi:
- Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu;
- Bai’ al-ma’dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (short selling);
- Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
- Menimbulkan informasi yang menyesatkan;
- Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut; dan
- Ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain;
- Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas.

Pasal 6
Harga Pasar Wajar

Harga pasar dari Efek Syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan Efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa.

BAB VI
PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI
Pasal 7

Dalam hal DSN-MUI memandang perlu untuk mendapatkan informasi, maka DSN-MUI berhak memperoleh informasi dari Bapepam dan Pihak lain dalam rangka penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Prinsip-prinsip Syariah mengenai Pasar Modal dan seluruh mekanisme kegiatan terkait di dalamnya yang belum diatur dalam fatwa ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam fatwa atau keputusan DSN-MUI.
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal: 08 Sya’ban 1424 H / 04 Oktober 2003 M

Saham Pilihan Ku : Saham Syariah

Text Islami

Saturday, May 29, 2010

Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

No comments:

Post a Comment